Limasakti KPK Usulkan Sejumlah Rekomendasi pada Bupati
Limasakti KPK Usulkan Sejumlah Rekomendasi pada Bupati
Komunitas Limasakti berpose dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Kepala Inspektorat Iskandar(kanan) usai penyerahan rekomendasi hasil survey layanan publik.
Lintas Masyarakat Anti Korupsi Pandeglang

Limasakti KPK Usulkan Sejumlah Rekomendasi pada Bupati

Redaksi
Sabtu, 03 Oktober 2018 - 16:25:04 WIB
0 | Kategori: Daerah |Dibaca: 176

Resonansi.id, Komunitas Limasakti (Lintas Masyarakat Anti Korupsi) Pandeglang yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan 19 rekomendasi bidang pelayanan kesehatan, pemanfaatan Dana Desa (DD), BOS (bantuan opeasional sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) kepada Bupati Pandeglang di Ruang Garuda Pemkab Pandeglang, belum lama ini.

Penyampaian rekomendasi dilakukan dalam sebuah diskusi antara Limasakti dan Bupati dan dipantau divisi pencegahan dan pendidikan KPK serta GIZ. Hadir pula Kepala Inspektorat Iskandar dan sejumlah kepala OPD.

          Di bidang kesehatan dan JKN, rekomendasi yang disampaikan diantaranya agar Raperda Sistem Kesehatan Daerah (SKD) disusun karena sampai saat ini Pandeglang tidak punya payung hukum bidang layanan kesehatan, membentuk Satgas SKD  yang komposisinya Limasakti, OPD, dan BPJS, pelaksanaan Drop Box BPJS dimaksimalkan agar seluruh masyarakat Pandeglang terkafer JKN, desiminasi informasi dan keterbukaan informasi karena selama ini transparansi dinilai tidak maksimal, serta penanganan husus gizi buruk dan stunting.

Di bidang pemanfaatan DD, rekomendasi Limasakti antara lain setiap SE harus melibatkan partisipasi masyarakat, optimalisasi peranan APIP dalam pengawasan dan pengelolaan DD, adanya regulasi tentang aset desa, optimalisasi pendamping desa mulai perencanaan hingga pemberdayaan masyarakat desa, bupati agar membuat SE untuk mendorong desa dalam transparansi pengelolaan DD, desiminasi hasil informasi dan keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes. Sedangkan rekomendasi di bidang pendidikan antara lain, agar ada SE Bupati agar sekolah mempublikasikan pengelolaan dan BOS di website sekolah, Dindik Kabupaten atau media masa papan informasi, pembentukan team monitoring BOS.

Konsultan GIZ Metta Yanti menyatakan, rekomedasi dihasilkan dari pengolahan data survey yang dilakukan Limasakti di tiga desa sebagai sampel. “Kami berharap rekomendasi dilaksanakan aga perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemanfaataan DD yang selama ini telah diupayakan Bupati Pandeglang semakin optimal. Karena harapan Limasakti dan Bupati sebenarnya sama namun perlu kolaborasi,” jelas Metta.

Ramah Handoko, divisi pencegahan dan pendidikan KPK menyatakan akan terus memantau realisasi rekomendasi Limasakti. “Kami belum akan melepas pemantuan pelaksanaan program di Pandeglang lewat Limasakti salah satunya hingga pelayanan publik membaik,” kata Ramah.

Bupati Pandeglang Irna Narulita menyatakan mengapresiasi keberadaan Limasakti yang berkomposisikan masyarakat dan OPD. “Limasakti sudah turun kelapangan untuk survey pemanfaatan DD, JKN, dan BOS. Rekomendasi yang didapat akan kami tindaklanjuti karena kami juga ingin Pandeglang beres dalam segala hal,” kata Bupati. 

Menurutnya, saat survey, Limasakti menemukan sejumlah persoalan termasuk keluhan. “Semuanya kami tampung dan kelemahan yang muncul akan diperbaiki. Mari kita bersama-sama mendorong kemajuan daerah,” pungkasnya. (red)

 



Penulis: Redaksi

0 Komentar


Komentar


Komentar via facebook