Aktifis GPM: Calon Petahana Jangan Sampai Manfaatkan Dana Desa Untuk Suksesi Pilkades

RESONANSI.ID, PANDEGLANG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar pada 18 Juli mendatang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum serta rawan kebocoran kas negara. Hal ini diungkapkan Wildan Ketua Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kabupaten Pandeglang.

Pilkades mestinya di persiapkan dengan baik dan menjamin kepastian hukum. “Kami melihat dalam peraturan bupati masih terdapat aturan-aturan tidak pasti, sehingga belum sepenuhnya menjamin Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (luber jurdil)” katanya.

Wildan menuturkan Pertama, kita bisa melihat bersama dalam perbup nomor 7 tahun 2021, dalam hal sengketa perselisihan masih terdapat kerancuan, mana sengketa administrasi mana sengketa hasil serta seperti apa alur teknisnya dan pihak-pihak mana yang diberi kewenangan. Kami tidak melihat secara detail dan mestinya tidak langsung dibebankan kepada bupati.

Kedua, dalam perbup tidak ada kepastian pembuktian syarat pemilih, KTP, Kartu Keluarga, surat domisili dari dinas terkait itu tidak disebutkan. Padahal jelas rujukannya di UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013. Sehingga dikhawatirkan munculnya pemilih siluman atau hak pilih warga hilang. Selain itu data awal menyebutkan dari DPT, DPT apa?, yang mana? juga tidak jelas. Tutur Wildan

Ketiga, prinsip asas “luber jurdil” mestinya dapat menjamin setiap masyarakat yang memenuhi syarat dapat dipilih dan memilih, karena hal tersebut juga bagian dari HAM yang di jamin oleh konstitusi UUD 45 bahkan organisasi dunia (PBB), namun ternyata perbup membatasi calon dengan sistem penjaringan.

Selanjutnya, kami khawatir adanya kebocoran keuangan negara oleh para kepala desa yang kembali mengikuti kontes di pilkades, dengan memanfaatkan Dana Desa untuk suksesinya, pun di perbup hanya mengatur cuti setelah penetapan calon. “Tidak ada jaminan konsekwensi terhadap dana desa. Kami berharap Aparat Penegak Hukum jeli dan melakukan pengawasan khusus, apalagi melihat peran inspektorat yang tidak dimaksimalkan dalam momentum ini. Ungkap Wildan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here