Anggota DPRD Pandeglang Tak Pernah Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

RESONANSI.id – Para anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2014-2019 diketahui tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, KPK sudah cukup lama memiliki kanal pelaporan harta kekayaan yakni https://elhkpn.kpk.go.id. Kanal ini juga berisi tata cara pelaporan bagi para penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 1999.

Definisi pejabat negara sendiri adalah mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengamat Anggaran Nalar Pandeglang Foundation, Rudiyana Jaya mengatakan, integritas dan kejujuran seorang penyelenggara negara bisa dilihat dari kemauannya melaporkan harta kekayaan. Sayangnya kata Rudi, selama hampir lima tahun menjabat para anggota DPRD Pandeglang tak satupun yang terlihat mematuhi ketentuan ini.

“Dengan perkembangan teknologi, data apapun sekarang bisa diakses apalagi terkait dengan para penyelenggara negara. Namun kami belum melihat ada itikad baik dari para anggota DPRD Pandeglang memenuhi ketentuan ini. Jika tidak percaya silakan cek di website lhkpn nya milik KPK,” demikian  kata Rudi, Rabu (28/11/2018).

Atas dasar ini pula, Rudi menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati memilih para anggota dewan pada Pileg 2019 mendatang.  Ia juga meminta para anggota dewan mematuhi ketentuan sehingga tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

“Kalau mereka tidak terbuka atau transparan sebaiknya tidak dipilih. Soalnya ketebukaan merupakan hal yang prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia,” jelasnya.

Berdasarkan penelusuran resonansi.id dari laman https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn diakses pada Rabu (28/11/2018) memang tidak ditemukan anggota DPRD Pandeglang yang pernah melaporkan harta kekayaan selama menjabat. Situs ini menjelaskan ada 49 orang anggota dewan yang seharusnya lapor.

Sementara itu, beberapa anggota DPRD Pandeglang mengaku memahami ketentuan lapor harta kekayaan ini. Namun menurut mereka mekanismenya cukup sulit. “Saya dulu pernah mau lapor tapi sepertinya tidak masuk. Syaratnya ribet. Saya akan coba lagi,” kata anggota Fraksi PKB DPRD Pandeglang, Aminudin.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang Hadi Mawardi menyatakan belum sempat melapor. “Inysa Allah secepatnya (melapor-red).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *