Sel. Apr 23rd, 2019

Banten Bersih: Sepanjang 2018 Hanya 9 Kasus Korupsi di Banten Terungkap, 20 Orang Jadi Tersangka

RESONANSI.ID, SERANG – Sepanjang tahun 2018, berbagai  kasus korupsi di Banten masih tetap terjadi.   Hanya saja,  informasi penanganan perkara korupsi yang diproses Aparat Penegak Hukum (APH)  cenderung belum transparan.  Pun jika ada data yang tersedia,  hanya berupa statistik akumulatif per tahun.

Untuk itu diperlukan pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh institusi penegak hukum. Dengan tujuan mendorong transparansi data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (kejaksaan,  kepolisian dan KPK).

Atas persoalan di atas, Banten Bersih dan Indonesian Corruption Watch (ICW)  melakukan pemetaan kasus korupsi ditingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangkanya.  Pengumpulan data kasus korupsi yang telah dipublikasi oleh penegak hukum,  baik melalui situs resmi atau melalui media massa. Untuk selanjutnya dilakukan tabulasi dengan cara membandingkan statistik pada semua parameter analisis dan analisa deskriptif atas penyidikan kasus korupsi.

Sepanjang tahun 2018, berdasar data dan kasus korupsi yang terungkap ke publik dan terpantau oleh Banten Bersih setidaknya ada sebanyak 9 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 20 orang.

Dari 9 kasus korupsi itu,  potensi kerugian negara mencapai Rp.  15.869.340.000.,- dan nilai suap sebesar Rp.  90.000.000,-.
Kasus korupsi ini tersebar di 5 kabupaten/kota yakni Kabupaten Serang sebanyak 4 kasus,  Kabupaten Pandeglang 2 kasus,  Lebak 1 kasus,  Kabupaten Tangerang 1 kasus dan Kota Tangerang 1 kasus.

Sembilan kasus korupsi itu antara lain korupsi dana bantuan penanggulangan padi puso,  korupsi dana desa yakni di Desa Pulo Panjang dan Desa Binangun,  kasus suap perkara perdata di PN Tangerang,  pungli pemberian ijin ibadah,  korupsi pengadaan bibit kakau,  pembobolan kas milik BUMD dan pungli pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda.

“Bila dilihat dari sisi pelaku mulai dari kepala desa,  LSM,  Kepala Dinas,  ASN,  pengacara,  hakim,  camat dan pihak swasta.  Dengan modus korupsi antara lain pungli,  penggelapan,  perusahaan fiktif,  proyek fiktif dan berupa pemotongan/penyunatan,” kata koordinator Banten Bersih, Gufroni SH MH.

Penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 kata Gufroni mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya  dimana pada tahun 2017 ada sebanyak 11 kasus korupsi yang ditangani APH dengan jumlah tersangka 28 orang. 

“Namun demikian,  jika dilihat dari kerugian negara tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.  6,4 milyar. 
Kasus yang menyita perhatian publik tentunya kasus pungli pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda di RS Drajat Prawiranegara dengan jumlah tersangka saat ini ada 3 orang terdiri 1 orang PNS dan 2 lainnya karyawan swasta,” jelasnya.

Meski nilai pungli terbilang kecil hanya belasan juta,  Banten Bersih menyebut sangat melukai dan menyakitkan hati masyarakat khususnya bagi keluarga korban.  Atas trend penindakan kasus korupsi tahun 2018 tersebut di atas,  Banten Bersih ingin menyampaikan rekomdasi yakni sebagai berikut:

  1. APH didorong lebih progresif di dalam melakukan penindakan kasus korupsi,  termasuk melakukan pengembangan penyidikan kasus yang masih berjalan seperti kasus pungli pengurusan jenazah korban tsunami dan pungli lainnya.
  2. Tim Korsupgah KPK diminta lebih maksimal dalam upaya pencegahan korupsi dan menggarap kab/kota lainnya tidak terbataa hanya di tingkat provinsi,  Kab. Lebak dan Kab.  Pandeglang.
  3. KPK perlu semakin intensif melakukan penindakan kasus korupsi terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa di Banten dan bisa menyentuh pada aktor inti.
  4. Pemerintah Daerah perlu didorong lebih transparan dalam penggunaan keuangan daerah dan pengelolaan dana bantuan korban tsunami secara bertanggung jawab.
  5. APH khususnya kejaksaan agar lebih transparan dalam melakukan pendampingan proyek pemerintah melalui TP4D.
    Demikian release ini kami sampaikan.  (Man/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *