Sel. Apr 23rd, 2019

Ganti Rugi Lahan Tol Serpan di Banjarsari Lebak Tak Jelas Juntrungnya

RESONANSI.ID – Hingga memasuki tahun 2019, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak dan tim pengadaan lahan untuk tol Serang-Panimbang (Serpan) tak kunjung melakukan pembayaran ganti rugi lahan bagi  ratusan warga Desa Bendungan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Ironisnya, warga pun menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah apa yang menjadi kendala selama ini.

Seperti dikatakan Sajid (40) warga Kampung Malangnengah Desa Bendungan, tanah kebunnya sudah lama dipatok untuk jalan tol. Semenjak saat itu kata Sajid ia memilih tidak mengolah kebun untuk bercocok tanam. “Sudah setahun kebun saya terlantar dan tidak bisa digunakan. Mau diolah, takut dibebeaskan karena sudah didata oleh petugas. Tapi sampai sekarang tidak ada penjelasan nasib lahan saya,” jelasnya.

Ditambahkan Sajid, lahannya seluas 2.000 M2 selama ini jadi andalan perekonomian terutama dari hasil kebun. “Karena mau dipakai tol saya tidak menggarap, makanya gak ada penghasilan. Tolong kepada pemerintah agar memberikan penjelasan dan kalau ada ganti rugi segera dibayar karena saya mau cari lahan penggantinya untuk bisa hidup,” bebernya.

Kepala Desa Bendungan Ade Munawar berkilah sudah bolak-balik memproses pemebeasan lahan. “Terus terang saja saya juga setiap hari ditanya kapan ganti rugi dibayarkan. Saya juga tidak tahu. Kata orang BPN lagi diproses. Tapi prosesnha sejauhmana saya tidak tahu,” kata Ade.

Kades juga mendesak pemerintah segera melakukan pembayaran lahan sehingga sekitar 100 orang warganya tenang dan bisa membeli lahan baru. “Berdasarkan peta tol, desa kami memang terbelah dua. Banyak lahan yang akan digunakan tol. Kami mendukung proyek ini kalau prosesnya jelas dan bertele-tele,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lebak Junaidi Ibnu Jarta menyatakan BPN dan penyedia lahan harus segera meberikan kepastian. “Pak Presiden dalam beberapa kali kunjungannya ke Banten ingin proyek nasional seperti Tol Serpan selesai sesuai jadwal. Kalau pembebasannha molor-molor seperti ini tentu sangat menghambat. Kasihan kan ke warga kami,” kata politisi PDIP ini. (Man/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *