Rab. Jun 19th, 2019

Honorer Pemkab Pandeglang jangan Kecewa

RESONANSI.ID – Harapan ribuan tenaga honorer di Pemkab Pandeglang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dipastikan pupus. Ini selah Pemkab Pandeglang menyatakan tidak memiliki anggaran lantaran APBD kecil.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menuturkan, Pemkab tidak mau mengambil risiko besar dengan membuka pendaftaran P3K. Sebab, pemerintah pusat menekankan agar pendanaan P3K menggunakan APBD.

“Kebutuhan formasi sudah kami sampaikan, tetapi yang menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan, kaitan dengan penggajian. Kami bersykur ada formasi. Tapi kami memikirkan soal gaji di tengah keuangan daerah yang terbatas, berat bagi kami,” ujar Fahmi, Rabu (13/2/2019) dikutip rri.co.id.

Menurut Fahmi persoalan itu tidak hanya dialami Pandeglang, namun seluruh kabupaten kota di Banten juga mengeluhkan hal yang sama. Lagipula bila didanai oleh APBD, maka pemerintah akan menyalahi aturan lantaran mengalokasikan anggaran belanja pegawai lebih dari 50 persen dari APBD.

“Kami siap saja melaksanakan rekrutmen ini kalau ada kejelasan penggajian. Sama seperti kabupaten kota lain di Banten. Tetapi kalau pakai APBD, saya sudah komunikasi dengan Sekda kita tidak siap, dari mana lagi? Sementara belanja pegawai kita sudah 49 persen. 1 persen lagi sudah batas maksimal. Tidak boleh lebih dari 50 persen,” jelasnya.

Fahmi menjelaskan, semula pihaknya sudah mengusulkan agar pemerintah membuka kran P3K bagi Pandeglang sebanyak 7.919 formasi. Angka itu sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di Pandeglang. Namun pada akhirnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hanya mengabulkan sebanyak 1.836 formasi.

“Berdasarkan surat yang kami terima, kuota penerimaan bagi Pandeglang sebanyak 1.836 total formasi yang diterima, yang terdiri atas 1.684 formasi tenaga pendidikan, 72 formasi tenaga kesehatan, dan 60 formasi untuk tenaga penyuluh,” sebutnya.

Namun karena tidak adanya kepastiamber pendanaan gaji P3K, maka Pemkab tidak akan mengambil alokasi tersebut.

“Sekarang portal pendaftaran sudah ditutup untuk menghindari masalah,” tutup mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan itu. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *