Rab. Nov 13th, 2019

resonansi.id

News and Life Style

Inilah Postur & Serapan APBD Pandeglang 2018

3 min read

RESONANSI.id – Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang tak kunjung membaik. Setidaknya ini terlihat dengan rendahnya serapan anggaran dan terjadi berulang-ulang. Bahkan pada TA 2018, APBD Pandeglang diprediksi SiLPA hingga Rp 200 Milyar. Dengan kata lain anggaran sebeasar ini ini tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lantas seperti apa postur APBD Pandeglang TA 2018? Berikut penelusuran litbang resonansi.id  dari http://monev.lkpp.go.id dan berbagai sumber yang diolah. Total APBD Pandeglang 2018 tercatat Rp 2.625.774.148.441,32. Angaran ini dibagi menjadi dua bagian yakni belanja tidak langsung (BTL)  atau Indirect expenditure. BTL APBD Pandeglang Rp Rp 1.641,73 Trlyun. BTL ini dialokasikan untuk dua kebutuhan.

Pertama belanja tidak langsung (BTL). Dikutip dari wikipedia, BTL diartikan sebagai kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.  Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja tidak langsung APBD Pandeglang 2018 diperuntukan untuk dua hal yakni belanja pegawai tidak lansung yaitu belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rp 1.237,43 M dan BTL tidak langsung untuk pegawai non PNS seperti honorer, hibah, bansos/non pegawai Rp. 404,30 Milyar.

Kedua adalah belanja langsung (BL). Dalam APBD Pandeglang 2018, BL dialokasikan Rp 984,04 M. BL sendiri adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.  Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dari BL yang totalnya Rp 984,04 milyar dipecah untuk dua kegiatan yaitu belanja pegawai Rp 125,86 M dan non pegawai Rp 858,18 M. Jika kita lihat dalam struktur APBD ini, belanja pegawai dan non pegawai masing teralokasikan baik dari BTL serta BL. Kalau dijumlahkan mencapai Rp 1.363 Trilyun lebih. Begitu juga untuk non pegawai anggarannya teralokasikan baik dari BTL maupun BL dengan total mencapai Rp 1.262 trilyun.

Dengan demikian, jika ditambahkan, dua komponen belanja pegawai dan nonon pegawai ini jumlahnya Rp 2.625 trilyun lebih atau kurang lebih 85 persen APBD Pandeglang untuk belanja pegawai dan non pegawai.

Dari APBD Rp 2.6 trilyun lebih, ada dua komponen yang dampak dan manfaatnya disebut-sebut paling bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yaitu belanja barang/jasa  dan belanja modal. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pemkab Pandeglang mengalokasikan belanja barang jasa dalam APBD 2018 Rp Rp 507,89 M dan belanja modal Rp 350,30 M atau totalnya Rp 858,19 milyar. Jika dilihat, maka hanya 20 persen APBD Pandeglang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik.

Masih dari laman monev.lkpp.go.id, progres keuangan Pemkab Pandeglang hingga Oktober 2018 tercatat baru terrealisasi 75.41%. Sedangkan target yang ditetapkan 88.35%. Sementara progres pengadaan barang dan jasa fisik baru mencapai 75.50% sedangkan target hingga Oktober adalah 92.50%. Total paket pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp 200 juta sampai dengan kurang dari Rp  2.5 Miliar yang jumlahnya 271 paket atau senilai Rp 185,54 M yang sudah diserahterimakan atau beres pengerjaannya adalah 0.74%.

Sedangkan total paket pekerjaan dengan nilai lebih dari 2.5 miliar sampai dengan kurang dari Rp 50 Miliar sebanyak 26 paket atau senilai Rp 114,73 Milyar yang sudah selesai dan diserahterimakan baru 7.69%. (tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori