Sel. Mar 19th, 2019

KALEIDOSKOP BAWASLU BANTEN 2018


Oleh: Muhamad Nasehudin ( Anggota Bawaslu Banten)

Pendahuluan
Menghadapi Pemilu 2019 Bawaslu RI telah melantik kelengkapan Pimpinan Bawaslu Banten sebanyak 7 ( tujuh) orang, yang sebelumnya telah ditetapkan 3 (tiga) orang yang dilantik pada tanggal 20 September 2017 yaitu Didih M.Sudi, Ali Faisal dan Nuryati Solapari. Pembentukan tersebut masih mendasarkan pada undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang masih mengatur komposisi Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang. Dan tahap kedua, dilakukan seleksi lagi untuk menetapkan 4 ( empat) orang pimpinan yaitu Badrul Munir, Muhamad Nasehudin, Samani dan N.Abdurrosyd Sidiq dan dilantik pada tanggal 25 Juli 2018. Pembentukan ini merupakan respon atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum tahun 2019 dan diperkuat dengan Perbawaslu 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
Selain Bawaslu Provinsi, dibentuk dan ditetapkan pula kelengkapan Pimpinan Bawaslu kab/kota se-Provinsi Banten sebanyak 5 (lima) orang di tujuh Kab/Kota dan 3 (tiga) orang di kota Cilegon mengingat limit jumlah penduduk Kota Cilegon dibawah lima ratus ribu jumlah penduduk, dengan komposisi lengkap sebagai berikut: 1) Kab.Serang terdiri dari; Asnawi, Yadi, Ari Setiawan, Abdurohman dan Sulyantarudin. 2). Kota Serang terdiri dari; Rudi Hartono, Faridi, Agus Aan, Ma’mun Murod dan Liah Culiah. 3) Kab.Pandeglang; Ade Mulyadi, Lina Herlina, Fauzi Ilham, Iman Ruhmawan, Karsono. 4). Kab.Lebak terdiri dari; Ade Jurkoni, Deni Wahyudin, Asep Saepudin, Odong Hudori dan Deden Adnan Jaelani. 5). Kab.Tangerang terdiri dari; Zulfikar, Hasanudin, Andi Irawan, Muslik dan Anis Darari. 6). Kota Tangerang terdiri dari; Agus Muslim, Heri Handayani, Abdurrosyd, Komarullah dan Siti Patonah. 7). Kota Tangsel terdiri dari; M.Acep, Izul Jazuli, Aas Satibi, Slamet dan Karina Permata Hati. 8). Kota Cilegon terdiri dari; Siswandi, Urip Haryantoni dan Dedi Muttaqin. Jadi lengkaplah sudah Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslukab/Kota Se-Banten. Dan Bawaslu kab/kota telah ditetapkan oleh Bawaslu RI secara serentak se-Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2018 di Jakarta.

Adaptasi dan Akselerasi Kerja
Setelah lengkapnya personil Bawaslu Banten, maka langsung dilakukan pembentukan struktur organisasi berupa pemilihan ketua Bawaslu kab/kota dan divisi-divisinya sebagaimana mengacu kepada perbawaslu SOTK sebelumnya dan Surat Edaran Bawaslu Provinsi yang isinya, yaitu; divisi SDM, Organisasi, Penindakan, Pengawasan, Humas Hubal, Sengketa dan Hukum. Setelah dibimtek dan dilengkapi strukturnya, maka langsung dilakukan bimtek peningatan kapasitas dan wawasan kebangsaan untuk provinsi oleh Bawaslu RI dan Kab/Kota dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Selanjutnya, setelah penguatan kapasitas dan Sumber Daya Manusai (SDM) Pengawas pemilu selesai, langsung tancap gas untuk beradaptasi dan berakselerasi terhadap tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu di setiap tingkatan. Dan menyesuaikan timing pengawasan dengan tahapan sebagaiaman pkpu Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 7 tahun 2017 tentang tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimana pada bulan Juli-Agustus tahapan yang tengah berlangsung adalah pemutakhiran data pemilih dan verifikasi syarat pendaftaran bakal calon yang tengah berlangsung, maka bawaslu pun langsung melakukan kerja-kerja pengawasan secara berjenjang dan diperkuat dengan Surat Edaran Bawaslu RI tentang teknis rigitnya sebagai pijakan. Oleh karenanya, Bawaslu provinsi dan Kab/Kota Se-Banten ketika sudah ditetapkan dan dilakukan pembekalan, tidak ada lagi cerita, ada yang tidak mengerti tentang teknis pengawasan pemilu, jika adapun hal tersebut, harus sesegera mungkin mengakselerasikan diri dengan peningkatan kompetensi yang bersumber dari Undang-undang Pemilu, Peraturan Bawaslu, Surat Edaran, Petunjuk Teknis dan regulasi lainnya yang diperlukan untuk menunjang kerja-kerja pengawasan. Dalam hal adaptasi, terutama bagi penyelenggara yang latar non-penyelenggara, diantaranya diperlukan penyesuaian jam kerja, lingkungan kerja, budaya kerja mengingat kerja penyelenggara pemilu siap bekerja dibawah tekanan (under pressure) dan disumpah untuk siap bekerja penuh waktu dan kadang membutuhkan waktu kerja ekstra dalam kegiatannya dan diperlukan kekompakan (collective collegial) dalam pengambilan kebijakan/keputusan lembaga.

Capaian Kerja
Setelah hampir satu semester masa kerja Bawaslu Provinsi lengkap dan Bawaslu Kab/Kota se-Banten permanen bekerja, setidaknya bias digambarkan capaian kerja yang telah dilaksankan base on Rencana kegiatan dan Anggaran yang telah dirancang sebelumnya, yang sebagian besar berdampingan/melekat dengan tahapan pemilu yang dilakukan KPU secara berjenjang. Namun Capaian kinerja ini penulis ingin menyajikan pada saat lengkapanya pimpinan Bawaslu Provinsi Banten dan lengkapanya pimpinan dan transformasi Bawaslu kab/kota se-Banten menjadi permanen, yaitu, Juli s.d Desember 2018.
Secara deksriptif, capaian kerja Bawaslu Provinsi Banten dan Kab/Kota secara umum dapat dipotret pada setiap divisi sebagai berikut:
A). Divisi SDM dan Organisasi melakukan beberapa hal diantaranya: Bimtek Penguatan Kapasitas (capacity building) SDM Pengawas Pemilu, Penguatan Wawasan Kebangsaan dan mental pengawas pemilu yang dikerjasamakan dengan lembaga yang mumpuni, Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilatari oleh pengunduran diri memperoleh pekerjaan lain dan sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengawas kecamatan dan kelurahan/desa, Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan, mempertegas dan warming up gambaran kerja (job description) dan Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, monitoring dan supervisi SDM Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai upaya internalisasi jajaran pengawas yang baru dibentuk dan jajaran sekretariatnya oleh setiap Bawaslukab/Kota Se-Banten. Selain itu, Divisi SDM dan Organisasi juga melakukan review setiap kegiatan yang telah dilakukan melalui rapat rutin Senin pagi bawaslu provinsi dan kab/kota se-Banten, melakukan penilaian atas kinerja SDM Bawaslu di setiap tingkatan untuk dijadikan dasar untuk perbaikan dan pembenahan, serta secara bertahap mengkompilasi setiap laporan kegiatan menjadi satu kesatuan utuh.
B). Divisi Sengketa: melaksanakan beberapa permohonan sengketa proses antara partai dan KPU dalam hal penetapan Daftar Calon yang diusulkan oleh Bakal calon anggota DPD dan Partai Politik. Adapun jumlah yang masuk adalah sebanyak 8 (delapan) permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Banten, yang 7 (tujuh) permohonan sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dan 1 ( satu) permohonan sengketa diselesaikan melalui putusan adjudikasi. Permohonan Sengketa juga terdapat 4 (empat) permohonan di Bawaslu Kota Cilegon, yang 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui Mediasi dan 2 (dua) permohonan melalui Adjudikasi. Kemudian di Kabupaten Pandeglang terdapat satu permohonan sengketa proses yang berakhir di sidang adjudikasi. Semua Proses adjudikasi yang diproses di Bawaslu Provinsi, Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang dihasilkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon. Hal tersebut didasarkan atas proses pembuktian dan dasar pertimbangan yang dijadikan acuan. Selain itu dalam upaya memperkuat skill penanganan permohonan sengketa, Bawaslu Provinsi dengan bawaslu kab/kota melakukan bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas teknis mediasi dan adjudikasi serta berbagai etikanya, rakornis untuk me-review putusan-putusan sengketa baik di Banten dan daerah lain untuk menyamakan persepsi hal substansi putusan, serta menilai produk putusan atas indikatior penilaian keterpenuhan aspek formil dan materil, serta kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan yang memenuhi syarat konstatir, kualifisir dan konstatuir.
C). Divisi Pengawasan, telah melakukan kegiatan pencegahan dan pengawasan. Kegiatan pencegahan diantaranya sosialisasi pengawasan ke pemilih pemula, kelompok perempuan, pondok pesantren, komunitas pemuda, media, satya adiyasta dan multistakeholder lainnya. Selain itu secara kelembagaan melakukan audiensi dg gubernur, bupati dan walikota se-Banten untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pengawasan pemilu dan himbauan netralitas asn dalam pemilu. Sedangkan dalam pengawasan, bawasluprov dan kab/kota melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap tahapan yang dilakukan KPU secara berjenjang dan segaris lurus dengan pengawas di bawah. Terhadap hasil pengawasan, bawaslu mencatatkannya dalam temuan yang dilakukan langsung oleh penyelenggara di setiap tingkatan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat atas terjadinya dugaan pelanggaran. Selain itu, sebagai upaya memaksimalkan misi pengawasan pemilu terhadap masyarakat di bawah (grass root), bawaslu se-Banten telah melakukan sosialisasi kepada multi-stakehoder kecamatan sebanyak di 155 kecamatan se-Provinsi Banten.
D) Divisi Penindakan; melakukan tindak lanjut terhadap temuan yang didapat pengawas pemilu disemua tingkatan dan laporan yang diterima atas pengaduan masyarakat. Diantaranya penertiban Alat Peraga Kampanye yang dipasang di jalan protokoler dan tempat terlarang, penertiban one way, mengeluarkan putusan pelanggaran administrasi atas pelanggaran kampanye oleh ASN dan lainnya. Selain itu, dalam hal penindakan, terutama yang masuk kedalam pelanggaran Pidana, Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu Bahwa terdapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang merupakan Gabungan dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, yang bertugas menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu dan untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman regulai kepemiluannya, bawaslu di semua jenjang telah melakukan pelatihan penyidik polri untuk pemilu.
E). Divisi Hukum; pembenahan terhadap sarana informasi website bawaslu provinsi dan kab/kota, melakukan kajian kepemiluan yang trending, diskusi reboan, audit regulasi yaitu melakukan inventarisasi masalah regulasi yang dirasa kurang berdaya dalam implementasinya. Selain itu, dilakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dalam hal pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi dan sosialisasi regulasi pengawasan pemilu kepada partai politik dan dengan instansi lainnya, sebagai upaya pencerahan dan pemberian pemahaman.
F). Divisi Humas, Hubal; Sebagai upaya ekternalisasi misi pengawasan pemilu dan memberantas penyakit akut dalan even pemilu, bawaslu se-Banten mem’publish’gerakan “Hentikan Politik Uang dan Ujaran Kebencian” dengan ditandai launching “Banten Bisa” oleh Bawaslu RI dan dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik, Forkompinda, Kapolda, Korem dan instansi lainnya. Hal tersebut sebagai upaya mendorongnya terwujudnya misi Bawaslu diatas dan dapat disebarkan diseluruh lapisan masyarakat, diselipkan melalui program-program instansi. Selain itu juga melakukan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait, yaitu dengan Komisi Informasi Daerah Banten, Komisi Penyiaran Informasi Daerah Banten dan untuk memaksimalkan hubungan secara tidak langsung dengan masyarakat, Bawaslu membuat buletin dan bentuk media sosialisasi lainnya (website, facebook, twitter, instagrma) sebagai upaya komuniksi Bawaslu se-Banten dekat dengan masyarakat sesuai dengan tagline nya”Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama bawalu tegakan keadilan pemilu”.

Penutup
Dengan usia dini lengkapnya Bawaslu provinsi Banten dan transformasi lembaga ad-hoc bawaslu menjadi lembaga permanen, seyogyanya membutuhkan waktu untuk berakselerasi dan beradaptasi. Namun karena ditunjang dengan SDM penyelenggara yang variatif setidaknya menjadi modal untuk saling melengkapi terhadap kerja-kerja pengawas pemilu, mengingat latar pengalaman dan kompetensi kepemiluan utamanya yang patut menjadi harapan. Selanjutnya terhadap capaian kinerja yang dilakukan, menjadi kesempatan penting bagi pengawas pemilu untuk membuktikan kepada publik, bahwa bawaslu pantas menyetarakan dirinya dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya baik struktur, maupun SDM penunjangnya serta produk kerjanya sebagai penilaian akhir, sehingga keseimbangan status penyelenggara ini bukan menjadi faktor beban negara, tapi menjadi faktor saling support antar penyelenggara, kontrol dan penyeimbang dalam pelaksanaan tahapan dan akurasi penanganan pelanggaran pemilu, hal ini bisa dilihat dari dekripsi gambaran kerja selama kurun hamper satu semester (Juli- Desember 2018) dan sepatutnya dijadikan ukuran evaluasi untuk meningkatakan kinerja hingga akhir Pemilu 2019 usai. Wallahu A’lam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *