Kepala BNPB Perintahkan Pemkab Pandeglang Edukasi Warga Soal Mitigasi Kebencanaan

RESONANSI.ID –  Sehari setelah dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden RI Joko Widodo, Letjen Doni Monardo langsung meninjau lokasi bencana tsunami Kabupaten Pandeglang tepatnya di Resort tanjung lesung, posko para pengungsi di Geppuk Karabohong, Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan, dan Huntaran di Kampung, Cibeunda Kecamatan Carita, Sabtu (12/1).

Saat berkunjung ke shelter yang mangkrak, Letjen Doni Monardo meminta sheltertsunami itu dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran mitigasi bencana.

Awalnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita bercerita soal tidak terpakainya sheltertsunami di Kecamatan Labuan kepada Doni. Padahal Labuan menjadi salah satu lokasi dengan dampak parah.

Saat terjadi tsunami pada 22 Desember 2019, tidak ada warga yang mengungsi di sana. Padahal shelter itu bisa menampung sampai 2.000 orang.

Irna masih bimbang karena gedung itu sedang dililit kasus korupsi yang masih diusut Polda Banten. Dia meminta kepastian apakah pemerintah kabupaten bisa menggunakan shelter tersebut.

Kepala BNPB meninjau daerah terdampak tsunami di Pandeglang


Nanti bisa dilihat dan dijelaskan kepada kami bahwa gedung itu bisa dipakai. Nanti kami pasang plang. Ketika Allah uji kami tanggal 22 Desember, kami tidak pakai,” ucap Irna di Tanjung Lesung Beach Hotel, Pandeglang, Banten dilansir detik.com Sabtu (12/1/2019).

Setelah mendengar cerita dari Irna, Doni dan rombongan kemudian meninjau lokasi shelter. Lokasi shelter cukup strategis, berada di tengah pasar dan Polsek Labuan. Namun banyaknya coretan jail menimbulkan kesan kumuh pada bangunan itu.

Bangunan shelter ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama bisa dijadikan lokasi parkir, sedangkan lantai dua dan tiga bisa menjadi lokasi pengungsian.

Bangunan dengan luas sekitar 200 meter persegi itu memiliki ruangan seperti aula. Tidak ada sekat kecuali toilet di lantai dua. Sedangkan lantai tiga dibuat tidak beratap.

Melihat kondisi gedung, Doni meminta Irna membuat acara di shelter sehingga orang mengenal shelter tsunami dan paham soal mitigasi bencana.

“Silakan apakah acara SD, SMP, atau SMA buat saja minggu ini lomba puisi soal kebencanaan, minggu berikutnya gambar. Jadi tempat ini jadi tempat pembelajaran kesiapsiagaan. Nanti, saat ada tsunami mereka tahu lari ke mana,” kata Doni.

Doni meminta warga tidak bimbang dalam menggunakan fasilitas yang sudah ada. Yang terpenting, bangunan ini menjadi tempat untuk digunakan masyarakat.

“Meskipun ada masalah, tapi ini kan demi kemanusiaan. Sambil jalan, kami optimalisasi. Misal ada hiburan musik,” ucap Doni.

Mendengar penjelasan itu, Irna pun langsung terpikir mengadakan acara di shelter tsunami Labuan. “Tanggal 1 April kan acara ulang tahun Pandeglang. Kami akan buat acara ‘Pandeglang Bangkit’,” ucap Irna.

Proyek pembangunan shelter tsunami itu dianggarkan sebesar Rp 18 miliar menggunakan anggaran 2014. Pembangunannya ternyata dikorupsi oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Djafar N Hamzah mengatakan kasus shelter di Pandeglang ini merupakan pembangunan tahun anggaran 2016 senilai Rp 18 miliar. Ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh polisi atas dugaan korupsi ini, yakni dua rekanan dan satu PNS Kementerian Pekerjaan Umum.

Shelter Tsunami labuan mangkrak akibat korupsi

“Kasus ini sekarang sudah proses ke pengadilan. Itu sudah dalam proses tahap persidangan,” kata Djafar. (Man/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *