Jum. Jul 19th, 2019

Masyarakat Harus Pahami Struktur APBD

RESONANSI.ID – Peneliti anggaran GIZ Ahmad Taufik mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen publik. Stuktur APBD juga harus dipahami oleh masyarakat agar penggunaannya sesuai dengan harapan dan tidak melenceng dari RPJMD (rencana jangka panjang menengah daerah) yang ditetapkan kepala daerah.
“Sesuai dengan konstitusi atau UUD 45 pasal 23, APBN/D dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” kata Taufik dalam diskusi dan analisis anggaran Kabupaten Pandeglang yang digelar Nalar Foundation di salah satu rumah makan di Pandeglang, Sabtu (1/12) malam.
Agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan anggaran kata Taufik maka sarat utamanya adalah transparansi anggaran. “Transparansi anggaran harus dilakukan oleh penyelenggara negara. Sepanjang transparansi tidak dilakukan maka celah korupsi akan terbuka dan sulit diawasi,” jelasnya.
Dalam diskusi dan analisis anggaran ini puluhan peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa, guru, aparatur desa, dan masyarakat juga dikenalkan cara membaca APBD. “Kemampuan membaca anggaran sangat penting untuk memastikan masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan,” jelasnya.
Ketua Nalar Foundation Gunawan menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk berbagai pengetahuan tentang APBD. Menurutnya, APBD merupakan dokumen publik yang penggunaannya harus dipahami masyarakat. “Kami berharap dengan kegiatan ini partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah,” kata Gungun. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *