Menko PMK Sebut Dinsos Pandeglang Berhasil Lakukan Pemuktahiran Data Penerima Bansos

RESONANSI.ID – Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Ade Rustam mengatakan, mendukung perbaikan data penerima bantuan sosial. Menurutnya, pusat terus melakukan koordinasi dengan daerah karena dalam pelaksanaan bansos tentu melibatkan Pemerintah daerah.

“Pemuktahiran data terpadu bagi penerima bantuan tentu saja agar penyaluran bantuan tepat sasaran, dan transparan, sehingga dampak dari bansos ini mampu mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ade Rustam saat Rapat koordinasi peningkatan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial melalui pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Pendopo, Kamis (25/2/2021).

Ade Rustam juga menyebut Pandeglang paling respon dalam perbaikan data penerima bansos. “Kami juga mengapresiasi kenaikan kemiskinan di Pandeglang paling rendah saat pandemi covid 19.”

Sekretaris Derah Kabupaten Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan, data yang akurat menjamin bansos tepat sasaran. Dinsos kata Fery terus pemuktahiran data agar kurat. “Pemuktahiran data terpadu penyaluran bansos penting untuk menyasar kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” kata Fery.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah mengatakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tentu ketersediaan data by name by address yang lengkap dan akurat merupakan persyaratan penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Lebih lanjut Ia mengatakan Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu angka kemiskinanya paling tinggi, akan tetapi ternyata pada saat pandemi covid-19 ini, dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. “Pandeglang paling rendah kenaikan angka kemiskinanya dibandingkan dengan daerah lain yakni disekitaran 0,50 persen, ini mungkin salah satu upaya kita dalam perbaikan data, “ tuturnya.

Dikatakan Nuriah, bantuan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Pandeglang baik itu BPNT, PKH dan bantuan sosial lainya sangat besar sekali, akan tetapi jika tidak memberikan nilai dongkrak untuk perbaikan kemiskinan, tentu saja anggaran tersebut mubazir “Kami terus lakukan validasi dan verifikasi data karena suatu kebutuhan untuk penyaluran bansos yang tepat sasaran, makanya dalam perbaikan data ini, pihak Kemenko PMK dan Bapenas hadir dalam rakor ini untuk memberi dukungan untuk perbaikan DTKS, “ujarnya.

Ia menambahkan Pemkab Pandeglang saat ini konsen untuk perbaikan data penerima bantuan, ada sekitar 77.185 masyarakat Pandeglang yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk program bantuan PKH banyak masyarakat yang melakukan graduasi mandiri, “dari tahun 2016-2020 masyarakat yang melakukan graduasi mandiri sebanyak 5.301 atau sekitar 6,7%.

“Berdasarkan data yang kami miliki, data penerima bantuan pangan non tunai per bulan januari sebanyak 71.046 setelah dilakukan perbaikan data per bulan pebruari ada sekitar 85.520 penerima, semua program bantuan yang diberikan Pemerintah tentunya harus mampu memberdayakan ekonomi dan kersejahteraan masyarakat Pandeglang, “ terangnya. (Yul/Red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here