Kam. Okt 17th, 2019

resonansi.id

News and Life Style

Mitigasi Anget Anget Tai Ayam

4 min read

Oleh Titi Bachtiar (Masyarakat Geografi Indonesia dan Kelompok Riset Cekungan Bandung)

DUKA mendalam yang terus berulang, kesedihan yang tak terperikan setiap kali ada peristiwa alam yang merenggut ratusan, bahkan ribuan nyawa manusia. Satu peristiwa alam disusul dengan peristiwa alam berikutnya, tidak menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan yang lebih baik.

Tampaknya peristiwa-peristiwa besar ini belum menjadi pembelajaran bagi semua pihak, sehingga belum menjadi tindakan nyata yang terprogram dalam membangun Negeri ini, sehingga pembangunan itu dapat melindungi pendudunya. Gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang sangat dahsyat, telah menelan korban jiwa 230.000 orang. Gempa dan tsunami di pantai selatan Jawa Barat 17 Juli 2006 dengan korban jiwa 668 orang. Gempa Lombok mulai 27 Juli 2018, dengan korban meninggal 555 orang. Gempa dan tsunami Palu mulai 27 November 2018 sebanyak 1.407 orang. Gempa dan tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018 menelan korban jiwa hingga Kamis 27 Desember 2018, sebanyak 430 orang tewas, 150-an orang hilang, dan 16.000 orang lebih mengungsi. Peringatan dan pembelajaran yang harus dibayar dengan sangat mahal.

Dinamika bumi terus bergerak, longsor merobohkan dinding gunung, gunungapi meletus, gempabumi menggoyang, dan tsunami menghantam pantai. Bencana demi bencana telah merenggut nyawa. Ketika gempa bumi dan tsunami terjadi di suatu tempat, kiriman doa, simpati, dan empati mengalir deras. Doa menggema dari setiap sudut Negeri. Pada saat kejadian, dana dari berbagai lembaga mengalir, semua sibuk mengadakan upaya sosialisasi mitigasi bencana dengan berbagai namanya di berbagai tempat yang terdampak.

Pejabat daerah dan pusat membuat pernyataan-pernyataan saat ditanya wartawan, secara spontan mereka merencanakan program-program yang terkait mitigasi bencana alam. Satu dua bulan pertama masih sibuk dalam upaya pemulihan, rumah yang rusak dibangun kembali, jalan yang terpotong, jembatan yang hanyut diperbaiki.

Tiga empat bulan kemudian, setelah pembangunan pemulihan selesai, ketika ekonomi mulai bergulir kembali dengan baik, ketika semuanya kembali pulih, jalanan kembali lancar, listrik kembali menyala, kehidupan berdenyut kembali. Tapi justru rencana-rencana tentang upaya pengurangan risiko bencana justru mulai dilupakan.

Kejadian bencana alam yang menelan banyak korban itu sepertinya tak berbekas. Padahal, hidup di Indonesia tak boleh lengah, tidak boleh melupakan peristiwa alam yang banyak menelan korban jiwa. Ketika alam sedang menghimpun energinya, bencana alam itu bertiarap dalam sepi di bali k pesona alam yang menakjubkan. Indonesia merupakan negara dengan risiko akibat letusan gunungapi dan gempabumi yang tinggi, karena bumi Indonesia berada di antara batas-batas lempeng tektonik dunia.

Penduduk dan pusat-pusat keramaian, pusat kegiatan wisata, justru semakin mendekati pusat bencana. Kini, kota sudah mengelilingi gunungapi, jalur patahan semakin padat oleh pemukiman dan gedung, dan teluk yang tenang dan pantai yang berpasir putih, kini sudah menjadi pusat kegiatan wisata dan fasilitas pendukungnya yang padat. Bila terjadi letusan gunungapi, gempabumi, dan tsunami, mereka yang berada di sanalah yang paling rawan terkena bahayanya. Teluk yang tenang dan sangat diminati saat tenang, namun energi tsunami akan berlipat, sehingga akan menjadi tempat yang terancam bila tsunami datang. Pantai-pantai yang tak berpelindung sabuk hijau pepohonan yang rapat, hanya tinggal menunggu waktu tsunami datang menyapu.  

Untuk melindungi dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesungguhnya sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lebih rinci terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Dalam Perpres ini dijelaskan, Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Provinsi wajib menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai sempadan pantai, wajib  menetapkan batas sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota.

Penetapan batas sempadan pantai menurut Perpres tersebut adalah untuk melindungi dan menjaga: a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam, c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan d. Alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Namun apa yang terjadi saat ini, di pantai-pantai di selatan Jawa Barat yang sudah menjadi daerah tujuan wisata, sekaligus rawan tersapu tsunami, nampaknya tidak mempedulikan Perpres tersebut.  

Mitigasi bencana alam itu bukan saja berlaku bagi masyarakat dengan dilatihkan apa yang harus dilakukan bila ada tanda-tanda akan datang bencana alam. Mitigasi juga wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu wajib menjalankan semua aturan yang ada untuk melindungi masyarakatnya.

Bila Pemda Kabupaten/Kota sudah memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi bangunan-bangunan yang berlokasi di sepanjang sempadan pantai seperti yang telah diatur dalam Perpres, pada hakekatnya Bupati/Wali Kota itu sudah ngawadalkeun, menyerahkan warganya untuk ditelan tsunami.

Pengelolaan wilayah pantai semakin bernilai kemanusiaan yang sangat tinggi, karena di pusat-pusat kegiatan wisata pantai itu akan semakin banyak orang berkumpul. Apalagi bila dikaitkan dengan ancaman bencana gempabumi dan tsunami yang datang dari Selatan Jawa Barat dan Selat Sunda, seperti sudah disimulasikan oleh peneliti BPPT Widjo Kongko, yang dipresenasikan dalam seminar yang diadakan oleh BMKG di Jakarta, 4 April 2018. Hasil simulasi tsunami dari megathrust segmen Selat Sunda – Selatan Jawa Barat itu dengan Magnitudo 9 (gempa Aceh tahun 2004 dengan M 9,2).

Danny Hilman Natawijaya, PhD dari Puslit Geoteknologi LIPI, dalam keterangannya mengatakan, dari data seismisitas terlihat jelas bahwa segmenmegathrust dari wilayah Selat Sunda sampai selatan Jawa Barat itu merupakan wilayah yang seismisitasnya sepi, artinya masih tidak atau belum atau baru sedikit mengeluarkan akumulasi energinya. Keadaan ini menurut Danny berpotensi menjadi gempa megathrust yang akan datang di zona subduksi Sunda.

Dalam disertasi Rahma Hanifa, seperti dikutip Danny, dengan menggunakan pemodelan data GPS, menurut Rahma Hanifa di Selatan Jawa Barat saat ini dalam kondisi terkunci (mengakumulasi energi), dan menurut perhitunganya akan menghasilkan kekuatan maksimum sebesar M-8,7.

Hasil-hasil penelitian para ahli ini harusnya menjadi program kerja mitigasi bagi masyarakat, dan mitigasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemda dalam upaya melindungi warganya, seperti menegakan aturan tentang sempadan pantai dan melindungi gumuk pasir yang terbebas dari bangunan. (Pernah diterbitkan di Pikiran Rakyat 29 Des 2018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori