Kam. Mei 23rd, 2019

Nalar Pandeglang Endus Dugaan Korupsi Pengadaan Prado Bupati

foto istimewa, Land Cruiser Prado Bupati Pandeglang

RESONANSI.ID – Lembaga pegiat anti korupsi Pandeglang yakni Nalar Pandeglang, mengendus adanya praktik korupsi dalam pengadaan mobil dinas bupati seharga Rp 1,9 milyar. Untuk itu, Nalar mendesak aparat penegak hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit.

Seperti dikatakan Koordinaor Divisi Advokasi Hukum dan HAM Nalar Pandeglang, Aa Safullah, pembelian kendaraan dinas Bupati Pandeglang dilakukan melalui Setda Pandeglang sebagaimana informasi yang tertuang dalam SIRUP pada bulan November 2018 dan mobil digunakan Desember 2018.

Pun demikan kata Aa, informasi ini tidak jelas sehingga berpotensi melanggar Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. “Rencana pengadaan kendaraan dinas termasuk informasi berkala yang wajib diinformasikan. Kenyataanya, informasi terkesan ditutupi sehingga tidak ada kesempatan masyarakat memberikan masukan,” kata Aa dalam rilisnya, Rabu (13/3/2019).

Dikatakannya, peroses pengadanya kendaraan dinas Land Cruiser Prado berpotensi melanggar mekanisme pengadaan barang dan jasa, yaitu Perpres Nomor 57 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 38 ayat 5 huruf e “pengadaan kendaraan bermotor secara khusus untuk pemerintah yang telah di publikasikan secara luas kepada masyarakat”.

“Dalam kajian Nalar Pandelang, informasi sebagaimana pasal 38 ayat 5 (e) tidak ditemukan dan masyarakat tidak mengetahui rencana pengadaan mobil dinas bupati yang baru,” jelasnya.

Selain itu, pengadaan randis berpotensi melanggar Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Kami menilai pengadaan mobil ini tidak memenuhi syarat dan bukan merupakan pengadaan untuk kebutuhan dalam keadaan darurat. Dalam kenyataannya mobil dinas digunakakan bupati Pandeglang sejak tahun 2017 hingga saat ini yaitu Merek Toyota Velfire masih layak digunakan,” bebernya.

Harga randis bupati merek Prado menurut Aa berpotensi merugikan negara hingga Rp 600.000.000. “Berdasarkan data yang kami miliki dari penyedia kendaraan, harga Land Cruiser Prado di Indonesia dikisaran kurang lebih Rp 1,4 milyar. Artinya ada kemungkinan mark up harga,” pungkasnya.

Pembelian mobil dinas baru untuk Bupati Irna Narulita juga mendapat komentar dari Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril.

“Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah,” kata Oce dilansir detikcom, Selasa (12/3/2019).

Pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya Rp 205 miliar. Selain itu, daerah ini sering disebut paling miskin dibanding tujuh kabupaten dan kota lain di Banten.
“Penggunaan anggaran itu prinsipnya harus akuntabel dan berbasis kinerja. Pembelian mobil dinas mewah itu jelas tidak akuntabel lebih ke pemborosan anggaran,” kata Oce.

“Pemborosan anggaran untuk kepentingan pribadi di tengah kemiskinan adalah bentuk perilaku koruptif,” tegas Oce.

Semestinya DPRD melakukan pengawasan atas anggaran tersebut. “Kebijakan itu lebih baik dibatalkan. Anggaran harusnya dioptimalkan demi kepentingan publik,” pungkasnya. (Yul/Red)

1 thought on “Nalar Pandeglang Endus Dugaan Korupsi Pengadaan Prado Bupati

  1. Sudah hilang nurani bupati kita.
    Di tengah keterpurukan ekonomi dan infrastruktr, rakyat harus menyaksikan bupatinya punya mobil mewah baru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *