PAD Tak Tercapai, Bupati Tuding Karena Tsunami

127

RESONANSI.ID – Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2019 di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (13/7) siang.

Persoalan tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) yang disampaikan oleh Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP, dan Fraksi PAN-PBB, dijawab oleh bupati karena dampak tsunami, pengaruh retribusi pelayanan kesehatan, dan pengelolaan terminal yang diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Dapat kami jelaskan bahwa beberapa faktor tidak tercapainya target PAD tahun 2019 baik komponen pajak maupun retribusi daerah, antara lain karena penghunjung 2018 Kabupaten Pandeglang mengalami bencana tsunami. Wilayah-wilayah yang terdampak tsunami adalah yang memiliki potensi PAD yang cukup besar khususnya dari sektor pariwisata pantai,” kata bupati.

Selain itu juga penurunan PAD juga dipengaruhi oleh retribusi pelayanan kesehatan dengan meningkatnya kepesertaan BPJS dari pasien umum di puskesmas. Kemudian penurunan retribusi terminal karena pengelolaan kewenangan sebagian terminal oleh pemerintah pusat.
Mengenai tidak sinkronnya antara rencana pendapatan daerah dengan realisasi sekitar 3,84 persen, Irna menjelaskan, hal itu karena dipengaruhi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan rencana bagi hasil dan penyaluran dana bagi hasil triwulan IV TA 2019.

“Di mana dalam ketentuan tersebut mengatur pengurangan dana transfer ke daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Selain ketentuan tersebut, juga dipengaruhi tidak diterimanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat,” terang Irna Narulita.
Bupati juga akan meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan BUMD yang selama ini defisit. Pemkab Pandeglang telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pembinaan terhadap BUMD, melaksanakan evaluasi kinerja BUMD secara berkala, serta melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap pejabat pengelola BUMD.

“Dapat kami jelaskan bahwa terkait kinerja penyerapan anggaran OPD akan selalu kami lakukan evaluasi. Sedangkan kondisi SILPA Tahun Anggaran 2019 disebabkan antara lain diterimanya transfer Rp 74,7 miliar untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” bebernya.

Dikutip dalam dokumen jawaban bupati, SILPA TA 2019 mencapai Rp 129,3 miliar yang terdiri dari kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Rp 89,9 miliar, kas Bendahara Penerimaan Rp 4,7 juta, kas Bendahara Pengeluaran Rp 58,5 juta, kas Bendahara JKN pada FKTP Rp 13 miliar, kas BLUD RSU Berkah Rp 1,9 miliar, dan kas Bendahara Dana BOS Rp 24,2 miliar.
Dari kondisi SILPA tersebut sisa kas di BUD Rp 89,9 miliar merupakan sisa kas yang terdapat pada rekening giro kas umum daerah per 31 Desember 2019 di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Baca juga : Fraksi-fraksi DPRD Pandeglang Tak Puas dengan Kinerja Eksekutif

Sisa kas tersebut terdiri dari sisa pendapatan hibah pemerintah pusat atas program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2019 yang belum terserap Rp 74,7 miliar. Dana hibah tersebut diterima oleh Pemkab Pandeglang pada akhir 2019 dan dianggarkan kembali program dan kegiatannya pada tahun 2020.

Kemudian sisa kas hibah dan bantuan keuangan bencana tsunami yang diterima pada 2018 yang masih belum digunakan pada 2019 Rp 1,1 miliar. Kemudian program dan kegiatannya dianggarkan kembali pada tahun 2020. Selanjutnya sisa kas bantuan keuangan Provinsi Banten TA 2019 Rp 3,1 miliar yang dianggarkan kembali untuk program dan kegiatannya pada tahun 2020, dan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terbayarkan Desa Kadupandak, Kecamatan Picung Rp 325 juta, dianggarkan kembali pada 2020 untuk Desa Kadupandak, Kecamatan Picung. Sisa pendapatan DAK 2019 yang masih belum terserap harus dianggarkan kembali pada 2020 Rp 10,7 miliar. (rie/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here