Pemilu dan Respon Pengawasan Partisipatif

Oleh: Muhamad Nasehudin
(Anggota Bawaslu Provinsi Banten)

Pendahuluan
Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai: Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan), Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan Sarana pendidikan politik rakyat. Austin Ranney berpendapat, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Penyelenggaraan secara periodik (regular election), Pilihan yang bermakna (meaningful choices), Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put forth candidate), Hak pilih umum bagi kaum dewasa (universal adult suffrage), Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes), Kebebasan untuk memilih (free registration oh choice), Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate counting of choices and reporting of results)

Pada tanggal 17 April 2019 mendatang, Bangsa Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilu untuk memilih Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Dimana pemilu kedepan berbeda dengan pemilu sebelumnya yang tidak dilakukan secara bersamaan. Tentu ini menjadi catatan sejarah pertama Pemilu Serentak dan menjadi tolak ukur efektivitas penyelenggaraan dan efisiensi anggaran sebagaimana telah diformulasikan dalam regulasi.

Regulasi Pemilu
Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pijakan peyelenggaran pemilihan umum. UU tersebut mereduksi dan mengkompilasi beberapa undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, ayat 2 serta ayat 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam undang-undang pemilu telah ditegaskan terkait penyelenggara, peserta, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam undang-undang sebelumnya juga disebutkan terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu, sementara Bawaslu mengawasi dan memastikan penyelengaraan pemilu berjalan sesuai aturan serta DKPP sebagai suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya, memastikan etika penyelenggara tidak berlaku sewenang-wenang atau melanggar tugas, wewenang dan kewajibanya sebagai penyelenggara. KPU, Bawaslu.

Selain itu, untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaran Pemilu, KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan teknis sebanyak 24 (dua puluh empat) Peraturan KPU dan Bawaslu yang telah diundangkan. Hal tersebut menandakan bahwa KPU dan Bawaslu yang terlibat langsung dalam setiap tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan pemilu selalu berjalan beringinan, berkoordinasi intensif dalam setiap tahapan, baik pada sisi pembuatan aturan teknis maupun pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, dua lembaga penyelenggara ini meski berbeda tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dalam UU Pemilu, tetap saling men-support satu sama lain dalam menjalankan tahapan pemilu agar tetap beraturan dan jauh dari penyimpangan regulasi, serta menghindari dis-trust masyarakat.

Respon Pengawasan Partisipatif
Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demkorasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pemilu sebagai deskripsi nyata adanya kepentingan bangsa dalam kehidupan negara demokrasi, jangan sampai diinterpretasikan hanya milik segelintir orang saja, milik penyelenggara, peserta pemilu dan pemerintah, namun juga harus disadari bahwa adanya pemilu karena adanya pemilih/masyarakat, adanya kepentingan rakyat, adanya amanah rakyat dan secara sistem politik di Indonesia, pemilu mencari pemipin bangsa dan wakil rakyat terbaik, sesuai harapan rakyat yang dapat menghantarkan aspirasi masyarakat menjadi sejahtera.

Menurut Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berkaca dari setiap gelaran pemilu, penyelenggara, pemerintah dan peserta pemilu bahu membahu berusaha semaksimal mungkin menyampaikan informasi/sosialiasi pemilu, meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, mengetuk hati masyarakat agar peduli terhadap pemilu, meyakinkan bahwa gelaran pemilu tidak akan berhasil tanpa kehadiran masyarakat yang terlibat, bersama-sama mendorong agar pemilu berjalan secara demokratis, mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraannya baik yang dilakukan oleh penyelenggara selaku stakhe-holder terpilih yang diberi amanah menyelenggarakan tahapan, Peserta pemilu yang telah mendaftar, diverifikasi dan ditetapkan oleh KPU yang seyogyanya untuk mematuhi aturan main dalam kepesertaannya dan tentunya juga masyarakat agar terhindar dari praktik tidak terpuji melakukan pelanggaran pemilu terutama yang rentan di masa kampanye.

Pada pemilu kedepan, dalam perspektif misi pengawas pemilu, masyarakat diharapkan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan hanya menggugurkan kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya saja, Namun diharapkan juga, terlibat secara langsung dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan beberapa catatatan di lapangan, Bawaslu masih menemukan banyak problem proses dalam kepemiluan, diantaranya adalah rendahnya ketertarikan masyakarkat mengawal pemolu, minimnya informasi tentang pemilu, masih adanya kebiasaan mengharapkan pemberian “money politic/imbalan”dalam kegiatan kampanye, apatisme terhadap gelaran pemilu dan problem pemilu lainnya. Oleh karenanya untuk mengawali upaya pengawasan partisipatif di atas, Bawaslu telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi diantaranya: Bawaslu Goes To School, Bawaslu Goes To campus, Bawaslu Goes to Pesantren, Kemah Saka Adhiyasta Pemilu, Diskusi Publik, Diskusi dengan Media Cetak dan elektronik dan sosialisasi multi-stakeholder.

Sehingga dari kegiatan yang telah dilakukan, Bawaslu berharap masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pemilu seperti menjadi Pengawas TPS, yang dibentuk 23 (duapuluh tiga hari) sebelum hari H atau mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu ke bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota maksimal satu minggu sebelum hari pemungutan. Selain itu, juga secara tidak langsung peduli mengawal, mengawasi proses tahapan yang berjalan dalam pemilu, menyuarakan pentingnya pemilu yang bersih, jujur dan adil, ikut membuat gerakan sosial atau koalisi masyarakat pengawal pemilu, berani melaporkan segala pelanggaran pemilu dan bentuk pengawasan pemilu lainnya secara sukarela. Sehingga kontribusi masyarakat secara langsung dan tidak langsung tersebut diharapkan dapat mencegah maraknya politik uang (money politic) dalam momen pemilu dan menghindari bentuk kecurangan pemilu lainnya.

Penutup
Bawaslu sebagai lembaga pengawal pemilu, tengah berikhtiar mengenalkan diri secara kelembagaan dan mendekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat, agar segala kerja pengawasan mendapatkan respon penguat, mengingat keterbatasan SDM dan jangkauan. Oleh Karenanya, Bawaslu sangat membutuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai dengan tagline Bawaslu: “bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakan keadilan Pemilu”. Hal ini menggambarkan bahwa dalam mengawal pemilu Bawaslu tidak bisa sendirian, namun juga butuh seluruh lapisan masyarakat lainnya, demi mengharapkan pemilu yang berintegritas, hasil yang dipercaya dan melahirkan pemimpin berkualitas pilihan rakyat,. sesuai dengan tujuan yang didambakan “Pemilu yang berintegritas dan bermartabat”.Semoga!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *