Pemuda Al-Khairiyah Apresiasi KPK Terkait Sidang Bansos Pemkot Cilegon

RESONANSI.ID,  Cilegon – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pemuda Al-Khairiyah Kota Cilegon mendukung dan mengapresiasi kehadiran pihak KPK pada sidang gugatan penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemkot Cilegon di Pengadilan Negeri Serang belum lama berselang.

“Hal ini perlu kami sampaikan agar masyarakat Kota Cilegon mengetahui permasalahan hibah dan bansos APBD Kota Cilegon yang diduga digunakan untuk kepentingan Pemilukada Kota Cilegon,” kata Ketua DPD Himpunan Pemuda Al-Khairiyah Kota Cilegon Ismatullah kepada pers di Cilegon Banten, Selasa (20/10/2020).

Disebutkan, hibah dan bansos APBD Kota Cilegon itu diduga digunakan oleh Wakil Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati dan anaknya serta beberapa keluarga dan orang-orang dekatnya yang memimpin beberapa organisasi untuk kepentingan Pemilukada Kota Cilegon.

Ismatullah mengemukakan keterangan tersebut atas pertanyaan pers terkait berlangsungnya sidang tentang gugatan masalah hibah dan bansos Pemkot Cilegon di Pengadilan Negeri Serang pada 14 Oktober 2020.

Gugatan itu diajukan oleh Muhammad Kholid, warga Cilegon yang mengaku tidak rela hibah dan bansos diberikan kepada beberapa elit Cilegon dalam lingkaran kepentingan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati, mengingat Ratu Ati saat ini maju sebagai salah satu calon Wali Kota dalam Pilkada Kota Cilegon 2020.

Sidang gugatan soal penyaluran hibah dan bansos APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2018 hingga 2020 di Pengadilan Negeri Serang itu untuk pertamakalinya dihadiri oleh pihak KPK selaku salah satu turut tergugat. Dalam sidang tersebut Muhammad Kholid didampingi kuasa hukumnya, Isbanri SH.

Ismatullah juga mengingatkan warga masyarakat dan para pejabat Pemkot Cilegon tentang kemungkinan adanya pemanfaatan dana APBD Kota Cilegon 2019-2020 untuk pemenangan Pemilukada, seperti terkait biaya Makan Minum (Mamin) Pemda, Anggaran Covid-19 atau program dana bantuan sosial lainnya.

Selain itu diduga kuat adanya beberapa kode rekening dalam APBD perubahan 2020 yang berpotensi digunakan untuk ditumpangi oleh instansi terkait seperti Dinsos Kota Cilegon dan beberapa instansi lainnya untuk pemenangan petahana pada Pemilukada 2020.

“Kami sudah punya beberapa data indikator yang akan kami sampaikan ke Bawaslu dan Kemendagri serta KPK terkait potensi APBD Perubahan tahun 2020 yang diduga kuat akan digunakan untuk pemenangan petahana pada Pemilukada 2020 ini,” kata Ismatullah.

Berita terkait gugatan hibah dan bansos Pemkot Cilegon tahun anggaran 2018 hingga 2020 yang melibatkan calon Wali Kota Cilegon Ati Marliati juga membuat masyarakat Cilegon gerah seperti diutarakan Saiful Majid, salah seorang warga Cilegon yang mendukung gugatan terkait dana hibah dan bansos tersebut.

“Saya turut mendukung dan mengapresiasi gugatan dana hibah yang dilayangkan salah seorang warga masyarakat Kota Cilegon ke Pengadilan, karena selama ini tidak ada yang berani melakukan langkah hukum tersebut,” ujarnya.

Menurut Saiful, ia pun mendukung usaha KPK untuk terus berjuang dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kerap terjadi di Pemkot Cilegon hingga tuntas.

Hal senada diungkapkan oleh seorang pedagang pasar, Lia Azzahra. Ia menyatakan tidak rela jika dana bansos dan hibah diberikan atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga, sementara masyarakat kecil sangat susah mencari uang, terlebih di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Dukungan terhadap BPK dan KPK untuk menindaklanjuti perkara gugatan penyaluran dana hibah dan bansos Pemkot Cilegon juga diutarakan oleh salah seorang guru honorer yang tidak ingin disebutkan namanya.

“Saya berharap BPK dan KPK menelusuri aliran dana hibah dan bansos itu. Harus diselidiki kepada siapa saja diberikan, karena penyalurannya harus transparan, adil, dan tepat sasaran. Oleh karena itu perlu pula segera dilakukan audit agar tidak ada yang dirugikan,” katanya. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here