Pesta di Tengah Wabah Korona, KPU Sebut Dilematis

foto istimewa siberindo.co

RESONANS.ID – Hiruk-pikuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 kian terasa di semua daerah Indonesia yang akan melaksanakan. Ini ditandai dengan selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dari jalur partai politik yakni 4-6 September 2020 lalu. Namun pesta demokrasi kali ini berbarengan dengan terus mewabahnya pandemi Covid-19 dimana ada peningkatan jumlah kasus warga yang terpapar virus ini.

Berbagai ketentuan telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk menjamin Pilkada tidak menjadi klaster baru korona. Sayangnya, partai politik (Parpol) yang diharapkan menjadi garda penyambung lidah pemenerintah maupun lembaga dalam perang melawan korona tampak enggan melakukan langkah taktis dan cepat. Parpol masih jarang mengeluarkan statement atau tindakan yang mengarah pada pencegahan penyebaran korona.

Kondisi makin parah setelah paslon bersikap pasif tak mampu meredam pendukung. Bahkan pembiaran massa dengan arak-arakan terlihat jelas layaknya kampanye.

”Ya kalau KPU menyebut ini dilematis, ya dari awal memang dilema. Di tengah wabah kok menggelar pesat. Ini ada apa,” cetus pengamat politik Maruly Hendra Utama dikutip seberindo.co, Selasa (8/9).

”Semua juga sudah tahu, apa dampak dan konsekuensinya jika protokol kesehatan itu dilanggar. Korbannya ya masyarakat. Cegah dengan cara apa, pengawasan. Kalau pengawasan lemah, pendampingan tidak ada ya amburadul. Lalu anggaraannya kemana?” timpal mantan Aktivis 98 itu.

Mengetahui kondisi ini, Kemendagri menginisiasi rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk merumuskan langkah apa saja yang akan dilakukan agar ini tidak terulang.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengungkapkan KPU RI sudah menyiapkan berbagai macam langkah untuk mengantisipasi penyelenggaraan Pilkada 2020 pada situasi pandemi Covid-19.

”Faktanya 4- 6 September kemarin, merupakan jadwal pendaftaran pilkada di 270 daerah. Ini posisi dilemati,” jelas Hasyim, usai koordinasi dengan Bawaslu dan Ditjen Polpum Lantai 4 Gedung F Kemendagri, Senin (7/9).

Di sisi lain menghadapi Pilkada yang secara jelas instrumen demokrasi. Di sisi lain kondisi yang ada di tengah pandami.

”Aspek penting demokrasi adalah partisipasi dan ketika pasangan calon hadir berbondong-bondong dengan para pendukungnya, di satu sisi menunjukkan antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada,” paparnya.

Hasyim juga mengatakan dalam konteks penegakan hukum itu ada Bawaslu. Di sisi lain kalu di luar area Pilkada, seperti pendaftaran di luar area kantor KPU tentu ada lembaga-lembaga lain.

”Aturan sudah disiapkan. Lembaganya ada. Justru ini adalah kultur, kultur masyarakat, kultur politisi dan juga para peserta Pilkada. Bahwa harus ada kejujuran, kalau ada yang terpapar harus jujur juga,” timpalnya.

Di Kabupaten Pandeglang sendiri, pelaksanaan pendaftaran bapaslon dari jalur parpol sudah dilakukan. Ada dua bapaslon yang mendaftar yaitu petahana Irna Narulita-Tanto Warsono Arban. Pasangan ini diusung 9 parpol dengan kekuatan 38 kursi. Bapaslon kedua adalah pasangan Thoni Fathoni Mukson dan Imat Miftahul Tamami. Pasangan ini hanya diusung oleh PKB dan PPP dengan total 11 kursi.

KPU Pandeglang sudah menyatakan menerima berkas pendaftaran kedua paslon ini dan selanjutnya akan diteliti dan diumumkan sesuai tahapan yang sudah ditentukan. “Berkas persyaratan yang disampaian kedua bapaslon akan diteliti dan akan diumumkan sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Ketua KPU Pandeglag Ahmad Sujai. (Ras/Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here