Rab. Jun 19th, 2019

PILEG TAK KALAH PENTING DARI PILPRES

Oleh : Rudi Yana Jaya

Pesta Demokrasi 17 April mendatang tinggal menghitung hari. Mulai dari Calon Presiden,  Calon Legislatif, DPD, partai politik berlomba-lomba mempromosikan diri. Berbagai cara untuk menarik simpati hati rakyat dilakukan baik melalui media, baliho, spanduk, banner, bendera atau dengan yg lainnya agar cepat terlihat dan di ingat rakyat, walau atribut masih banyak yg dipasang tidak beraturan dan tanpa mempertimbangkan estetika ruang publik mungkin hal tersebut tak menjadikan persoalan bagi kaum elite politik, asalkan tujuan mereka tercapai.

Politik dalam kancah Pemilu sekarang ini telah menemukan ereksinya walau masih menunggu klimaks di 17 April 2019 mendatang dimata publik. Kedua kubu capres-cawapres, baik paslon 01 dan 02, telah dipertemukan dalam satu momentum debat terbuka yang difasilitasi KPU. Perdebatan tidak selesai di ruang panggung yang formalistis dan normatif, serangan kedua kubu justru berlangsung lebih sengit di luar panggung.

Sebenarnya Pilpres 2019 itu sudah setengah selesai. Sekarang Partai-partai lebih banyak yang fokus ke Pileg. Seakan mereka berkoalisi dan berseberangan, terkesan mereka sedang bermain drama untuk mencari simpati agar partainya dipilih terutama di Pemilu Legislatif biar memenuhi pada ambang batas parlemen 4% jumlah kursi di daerah pemilihan.

Untuk memahami politik, khususnya Pilpres yang saya katakan setengah selesai, kita harus berempati pada Pileg yang terkesan kalah pamor oleh pilpres. Padahal pileg adalah sarana utama bagi rakyat menaruh harapan dibanding kepada sosok Presiden. Terutama Pileg yang berada di Daerah, karena salah satu bentuk tolak ukur langsung dalam kesejahteraan rakyatnya selaku pengawalan pada pemerintah otomoni daerah.

Akibat pemilu serentak, konsentrasi rakyat terpecah dan cenderung mengorbankan pileg dan terhipnotisnya pada Pilpres, bahkan Legislatif antar Parpol ikut terseret dalam Pilpres, padahal masyarakat yang notaben nya sebagai konsumen politik merasa jenuh melihat realitas politik yg pada akhirnya tidak mempersentasikan keberpihakan nasib nya, melainkan hanya keberpihakan para kaum elite kelompoknya. secara garis kepemiluan masyarakat hanya selalu diperlihatkan tontonan politik yang tidak mendidik sehingga menciptakan stigma masyarakat terhadap persoalan politik yg ada. Tentunya hal tersebut menjadikan masyarakat pada sikap apolitis & permisif.

Banyak masyarakat yang beranggapan dalam Pemilu seolah mengarahkan pada titik kejenuhan, bahkan abai dan apatis terhadap para anggota dewan yg sudah (incumbent) sebagai tolak ukur dalam penilaian. Pada dasarnya yg dibutuhkan rakyat sangatlah sederhana, cukup sapaan hangat di rumahnya sambil membawa harapan konkret bagi mereka. Bantulah rakyat dengan mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Berikan cahaya keterangan kepada mereka agar mereka bisa berjalan di tengah kegelapan menuju kesejahteraan yang pada umumnya.

Demokrasi yg tidak lagi menempatkan pusat kekuasaan secara sentralistik, namun roda pemerintahan dijalankan melalui asas Desentralisasi sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang otonomi Daerah. Bahkan ironinya tingkat kerawanan terjadinya kasus korupsi pada tatanan yudikatif, eksekutif & legislatif di level Daerah. Maka dari itu peran Ekselutif & Legislatif berperan penting menciptakan suatu inovasi bagi daerah dengan mengintegrasikan potensi lokal berdasarkan kewilayahan, Akibatnya kondisi demikian terjadinya distorsi wewenang yang akan sangat rentan, kerja-kerja para elite politik tidak lagi dijalankan secara profesional melainkan hanya demi mendapatkan keuntungan politis semata.

Kerawanan yg sering terjadi antara Dewan & Kepala Daerah dengan bentuk intervensi proses pengambilan kebijakan anggaran sebagai salah satu fungsi anggota legislatif untuk memuluskan berbagai cara & Pengawasan Pemerintah Pusat yang minim, ditambah civil society di daerah yang belum kuat, membuat tidak ada yang mengawasi tindak-tanduk para pejabat di daerah. Bahkan untuk Kabupaten Pandeglang dari kelas Bupati, dewan termasuk jajaran Pejabat Daerah lainnya sangat langka membuat LHKPN, itu salah satu ketidak transparan pejabat publik yg cenderung akan korup.

Kritik yang membangun berdasar pada teori, fakta, dan data lapangan menginspirasi regulasi dan kadang membantu kerja-kerja demokrasi dan kepemiluan demi terselenggaranya pada hasil legislatif yg memiliki fungsi kontrol sebagai upaya dalam mengawasi kinerja-kinerja partnership birokrasi, dan mewujudkan Good Governance khususnya di Kabupaten Pandeglang, karena bagaimana pun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan).

Menengok Pandeglang dengan sebutan kota ‘santri’ sama sekali tidak mengurangi porsi agama dari ruang publik ke dalam hati, sekali pun tidak mengurangi keimanan seseorang dalam batasan korupsi pada saat ini.

Bagi penulis setidaknya tidak semua orang perlu tahu apa yang kita imani, seberapa kuat kadar iman dalam diri kita, apalagi sampai memaksa & mengajari orang lain untuk patuh terhadap iman yang kita anut.

Penulis secara teoritis hanya menarik dua inti sari dalam pokok permasalahan yang ada;

Pertama, Pilpres tak begitu berdampak pada tingkat tatanan kesejahteraan masyarakat, melainkan otonomi daerah salah satu bentuk tangungjawab utama syarat mutlak dalam Kemakmuran.
Kedua, Slogan “Kota Santri” mestinya lebih sakral dalam mengemban amanahnya. Karena Amānah yang bersumber dari Allah terkait dengan segala bentuk perintah dan larangan. Sedangkan amānah yang datang dari manusia terkait dengan segala bentuk kepercayaan, baik berupa harta, jabatan dan lain sebagainya.

Masyarakat yang belum memiliki kesadaran kolektif yang sama tentang makna dan dampak korupsi, padahal pengalaman kemiskinan, pengangguran dan rendahnya produktivitas, membuat masyarakat sulit mengelevasi hidupnya sendiri berkaitan dengan rendahnya fasilitas publik bagi masyarakat, tentu hal itu salah satunya disebabkan oleh maraknya praktik korupsi khususnya tatanan Pemangku Kebijakan Kepala Daerah & Dewan secara langsung bersentuhan dengan kuatnya UU No 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah.

Momen dalam Pemilu sekarang sangat penting keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi untuk keterlibatan langsung menentuka Kota Santri ke depan, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri, salah satu yg kuat dalam Legislatif yaitu menentukan pilihan anggota legislatif bukan dilihat dari incumbent atau pendatang baru, tetapi dilihat dari sisi kualitas atau kemampuannya.

Dampak yang paling mononjol adalah ketergantungan masyarakat dalam memilih caleg berdasarkan uang yang diberikan bukan visi misi, serta latar belakang para caleg, padahal partisipasi masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum pun memiliki peranan yang sangat penting. Karena semua komponen harus bekerjasama agar dapat terciptanya tatanan politik yang bersih, bebas suap atau money politic & tentunya memiliki pigur legislatif yang amanah di kota santri ini. (Penulis adalah Koordinator Divisi Jaringan dan  Pengkaderan Nalar Pandeglang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *