Rab. Jun 19th, 2019

Proporsi APBD Pandeglang Tahun 2019 Belum Pro Rakyat

istimewa

Hingga saat ini, pemerintah pusat masih belum mencabut status daerah tertingal bagi Kabupaten Pandeglang. Ketertinggalan ini tampaknya sangat sulit beranjak meski penetrasi berbagai program bantuan langsung masyarakat (BLM) yang diinisisasi pemerintah pusat deras mengalir ke kabupaten berjuluk Sejuta Santri Seribu ulama ini, sebut saja PKH (program keluarga harapan) dan rastra atau raskin dengan sasaran RTSM (rumah tangga sasaran miskin), KIP (kartu Indonesia pintar) bagi siswa dari keluarga tidak mampu, asuransi kesehatan melalui JKN (jaminan kesehatan nasional), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hingga Rp 1 milyar lebih per desa, serta beragam bantuan stimulan lainnya bahkan terakhir bantuan indukan ayam.

Tentu, kemiskinan dan keterbelakangan yang sulit beranjak ini bukanlah sebuah kutukan akibat menipisnya keimanan warga Pandeglang. Selain itu faktanya ada banyak daerah yang ‘tipis imanya’ lebih pesat pembangunannya. Hemat penulis, keterbelakangan ini lebih disebabkan karena tata kelola anggaran yang belum mendukung pembangunan atau pro rakyat. Struktur APBD yang terkesan abai terhadap kebutuhan dan layanan dasar masyarakat ini terjadi setiap tahun dan nyaris tanpa komplain 50 para anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat.

Pendapatan
Mari kita lihat saja proporsi APBD Pandeglang TA 2019. Dibanding 7 kabupaten/kota lain di Banten, APBD Pandeglang yang ditetapkan Rp 2.563.854.442.241 lebih banyak bersumber dari transfer pusat (70,6 persen) yaitu dana perimbangan (bagi hasil pajak/bagi hasil non pajak, DAU, DAK) yaitu sebesar Rp 1.809.714.736.000 dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah, dana penyesuaian dan otonomi khusus) Rp 538.760.658.419. Sementara proporsi atau sumbangan PAD (Pendapatan Asli Daerah ) terhadap APBD hanya sebesar Rp 215.379.047.822 atau 8,4 persen dan terkecil se Banten.

Belanja Daerah
Belanja daerah Kabupaten Pandeglang dalam APBD TA 2019 yang ditetapkan Rp 2.652.656.812.258 mengalami defisit 88.802.370.017. Komponen belanja ini digunakan untuk belanja tidak langsung pegawai Rp 1.690.523.030.421 atau 63,7 persen. Belanja langsung Rp 962.133.782.017 atau 36,3 persen. Belanja langsung ini didalamnya masih digunakan untuk belanja pegawai dengan bahasa lain biaya tukang Rp 107.712.253.750. Dua komponen belanja yang benar-benar murni untuk pembangunan meliputi belanja barang dan jasa Rp 513.019.499 atau 19,3 persen serta belanja modal Rp 341.402.028.821 atau 12,9 persen.

Melihat proporsi APBD Pandeglang semacam ini, rasanya sekaliber apapun kepala daerahnya tentu akan mengalami kesulitan menjawab ekspektasi masyarakat, atau paling tidak mereka yang ada ditampuk kekeuasaan bisa merealisasikan janji-janji politik. Apalagi jika situasi ini ditimpali dengan sikap tertutup dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran plus prilaku korptif yang menggerogoti, tentu dampaknya akan lebih berbahaya lagi terhadap kelangsungan hidup sebuah daerah.

Diperlukan perbaikan dan reorientasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang di masa yang akan datang. Jika tidak maka status tertinggal dan terbelakang akan terus diwarisi warga Pandeglang. Sekali lagi, situasi ini bukan warisan dan cenderung diciptakan dengan maksud memerkuat hegemoni politik terhadap birokrasi. Selain itu, Pandeglang tidak sendirian dengan statusnya yang terbelakang karena Kabupaten Lebak pun sama-sama tertinggalnya paling tidak menurut kaca mata Kementrian Desa Pemangunan Daerah Tertinggal. Hanya saja, Lebak sedikit lebih maju dan bisa dibilang mampu membuat lompatan dan ini tergambar dalam struktur APBDnya yang relatif lebih pro rakyat. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *