Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Internet Desa Ditahan Kejati Banten

RESONANSI.ID, SERANG – Tersangka kasus dugaan korupsi internet desa, Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Kadishubkominfo) Banten Revri Aroes dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Pandeglang, Selasa (13/10/20).

Dalam kasus ini penyidik juga menahan dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Deden Muhammad Haris, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek Haliludin dan Direktur CV Sarana Duta Indah (SDI) Muhammad Kholid.

“Kami melakukan penahanan dengan alasan mempermudah proses penyidikan, bukan karena tidak kooperatif. Kami kalau butuh periksa tinggal hadirkan mereka,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan.

Ivan menambahkan, Dalam kasus tersebut Revri selaku pengguna anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen. Sedangkan Deden selaku kepala laboratorium administrasi negara Untirta.

“DMH (Deden Muhammad Haris-red) saat itu menjabat sebagai kepala laboratorium administrasi negara di Untirta. Untuk lebih jelasnya nanti. Kegiatan ini dilaksanakan bersama pihak ketiga (CV SDI-red),” kata Ivan.

Keempat tersangka kata Ivan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pasal yang dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 (UU Tipikor-red),” ujar Ivan seperti dilansir radarbanten.co.id

Ivan menjelaskan proyek yang didanai APBD Banten tahun 2016 berupa pengembangan telekomunikasi dan telematika. Kegiatan itu, kata dia, berupa bimbingan teknis (bimtek) kepada aparatur desa. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak seribu orang.

“Kegiatannya internet desa, jumlah pesertanya ada seribu orang dari aparatur desa se-Provinsi Banten,” Ungkapnya.

Diduga, kata Ivan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tidak mencapai seribu orang seperti yang tertuang dalam dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ).

“Temuannya tidak sesuai dengan SPJ. Para peserta itu menerima uang saku Rp3,5 juta untuk kegiatan tersebut. Ada selisih temuan Rp1 miliar sekian. Kegiatannya itu dilaksanakan dalam beberapa hari,” kata mantan Kasi Pidum Kejari Barito Timur tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum Revri, Dedi Eka Putra membantah kegiatan proyek tersebut fiktif. Untuk membuktikan bahwa kegiatan terlaksana terdapat dokumen-dokumen pendukung.

“Tidak fiktif, kami punya dokumennya (kegiatan-red),” ujarnya.

Dedi menegaskan, kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan penyidik. Dana kegiatan, kata dia, ditransfer ke rekening Untirta.

“Uang itu sampai ke rekening Untirta senilai Rp3,5 miliar, dan Untirta memberikan kepada sesorang yang sebagai EO. Hubungan dana tersebut kepada pribadi klien kami tidak ada,” tuturnya. (Als/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here