Sab. Sep 21st, 2019

resonansi.id

News and Life Style

TRUTH Tuding Pemprov Banten Tak Serius Jalankan Program PPDB 2019

2 min read

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/resonans/public_html/wp-content/plugins/easy-watermark/src/classes/Features/SrcsetFilter.php on line 174

RESONANSI.ID – Minimnya informasi Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang di kelola Pemerintah Provinsi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membuat sebagian besar masyarakat bingung, sampai hari ini belum juga dikeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengatur hal tersebut.

Dalan rilisnya, Jupry Nugroho, Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menyatakan, seharusnya jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Lebih Terinci Pada Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang didalamnya memrintahkan Pemerintah Daerah membuat dan menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan menetapkan zonasi paling lama I (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB serta memerintahkan Dinas Pendidikan kordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dalam melakukan penetapan zonasi.

“Dari informasi yang kami himpun bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Banten telah membuka pendaftaran (PPDB) online pada hari ini 11 Juni 2019 sampai 22 Juni 2019 namun jika melihat melalui web resmi PPDB Banten 2019 tidak ada data yang terupdate terkait informasi tahapan dan informasi lain terkait PPDB 2019,” kata Jupry.

TRUTH menilai bahwa ketidakmampuan Pemprov Banten untuk menyelenggarakn PPDB 2019 dapat terlihat lihat dari,  pertama bahwa belum adanya petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;  kedua tidak adanya informasi yang resmi terkait jadwal penyelenggaraan PPDB 2019; ketiga Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan tidak melihat sejauh mana kemampuan sekolah dalam mengelola PPDB 2019 secara Online yang akan dilakukan oleh masing-masing sekolah; keempat  tidak adanya kontak informasi/telephone yang bisa diakses masyararakat agar tidak simpang siur, sebab nomor yang tertera di Website Dinas Pendidikan Provinsi Banten tidak aktif;  keelima tidak konsistennya Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Harzumy dalam menjalankan janji kampanye yang akan menjadikan pelayanan Pendidikan sebagai program prioritas karena pada faktanya untuk PPDB 2019 tidak dipersiapkan dengan baik.

“Terkait hal tersebut kami sebagai masyarakat mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Harzumy agar menjalankan PPDB 2019 sesuai dengan aturan yang ada dengan menyelesaikan Peraturan Gubernur terkait PPDB 2019, mempublikasi setiap tahapan PPDB 2019 baik online dan Offline, membuat tim pengawas untuk mencegah kecurangan dalam proses PPDB 2019. Jangan sampai PPDB 2019 jadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab.” (*/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori